JAKARTA, UngkapFakta.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong integrasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum mengenyam pendidikan.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Ruang Rapat Pusdiklatbangprof, Kantor Kemensos RI, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Audiensi ini melibatkan Bapperida Kalbar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalbar. Rombongan Pemprov Kalbar dipimpin Kepala Bapperida Kalbar, Dra. Linda Purnama, M.Si.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kalbar mengusulkan agar data Anak Tidak Sekolah dapat dimanfaatkan sebagai salah satu masukan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Integrasi data ini dinilai dapat membantu mengidentifikasi calon peserta didik yang membutuhkan akses pendidikan.
Melalui pendekatan berbasis data, penjangkauan anak-anak yang belum bersekolah diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, sehingga program Sekolah Rakyat dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Kementerian Sosial menyambut baik dan mengapresiasi usulan tersebut. Sebagai tindak lanjut, pembahasan akan dibawa ke tingkat pimpinan di lingkungan Kemensos.
Koordinasi lanjutan juga berpotensi dilakukan antara Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos dengan Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama terkait koordinasi dan pemanfaatan data untuk menjangkau calon peserta didik Sekolah Rakyat.
Pemprov Kalbar berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, sehingga upaya penanganan Anak Tidak Sekolah dapat berjalan lebih efektif dan membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak di Kalimantan Barat. (Sumber: kalbarprov.go.id / Red)
Tinggalkan Balasan