KALIMANTAN.UNGKAPFAKTA.ID
INTI ISU Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah memicu sorotan luas terkait dugaan keterlibatan pihak asing — khususnya entitas bisnis asal Malaysia dan Singapura — yang beroperasi berkedok penanaman modal di Indonesia. Rabu (21/10/2026)
Masyarakat mulai bertanya: apakah semua investasi yang masuk benar-benar membawa manfaat, atau justru merugikan sumber daya alam kita?
Temuan Utama
Penyegelan Lahan PMA Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel sejumlah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) asal Malaysia dan Singapura karena lahan konsesi mereka terbakar.
Di Kalimantan Tengah saja, luas lahan terafiliasi asing yang disegel mencapai 1.183,15 hektare.
Tumpang Tindih Kepentingan
Kajian WALHI mencatat puluhan perusahaan sawit dan pemegang izin hutan terafiliasi dengan grup usaha besar berbasis Malaysia dan Singapura.
Kritik dari DPR dan aktivis menyoroti ironi: negara tetangga melayangkan protes diplomatik atas kabut asap, namun entitas dari negara yang sama juga memiliki kepemilikan modal di perkebunan yang terindikasi pembakaran lahan.
Posisi Kepolisian Indonesia
Kepolisian menegaskan: mayoritas tersangka di lapangan adalah pelaku lokal dan korporasi domestik.
Meskipun demikian, keterlibatan PMA tetap signifikan dari sisi luas lahan yang terbakar dan dampak lingkungannya. Kedua hal ini saling melengkapi — bukan saling meniadakan.
Tekanan Diplomatik vs Penegakan Hukum Parlemen Malaysia sempat mendesak ASEAN menekan Indonesia soal kabut asap. Sebaliknya, Indonesia meminta negara tetangga turut menindak tegas investor mereka yang terbukti mendanai praktik slash-and-burn di wilayah kita.
Hal Yang Perlu Diwaspadai
Izin yang mencurigakan — beroperasi di kawasan hutan lindung dengan tujuan bisnis yang tidak jelas
Alih fungsi hutan secara masif — lahan terbakar, lalu berubah menjadi perkebunan skala besar Keuntungan diambil, kerugian ditanggung rakyat — kerugian ekonomi dan kesehatan miliaran rupiah ditanggung masyarakat, sementara keuntungan mengalir keluar negeri
Kelemahan penegakan hukum lintas batas — pelaku sulit dilacak, saat terdeteksi sudah sulit ditindak
Seruan Rakyat “Modal boleh masuk, tapi hutan kita bukan barang dagangan.”
Transparansi penuh: siapa investornya, izin apa yang dimiliki, dan apakah analisis dampak lingkungannya benar-benar dievaluasi?
Perketat pengawasan izin konsesi dan perizinan di kawasan hutan Proses hukum dan denda berat tanpa pandang bulu — baik pelaku lokal maupun asing Rakyat berhak tahu: siapa yang berinvestasi, dan siapa yang sebenarnya mengeksploitasi alam kita
Prinsip Hukum
Setiap pihak — baik WNI maupun asing — yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan wajib bertanggung jawab secara pidana dan perdata berdasarkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Kehutanan.
Status penanaman modal asing TIDAK menjadi tameng untuk melanggar hukum dan merusak lingkungan di wilayah Indonesia.
Tokoh Masyarakat & Tokoh Adat Angkat Bicara
Tokoh masyarakat Kalimantan meminta Pemerintah Pusat dan Daerah segera bertindak tegas: Hutan adalah warisan anak cucu kita — bukan ladang keuntungan siapapun, apalagi pihak asing.
Tokoh Adat Kalimantan menyampaikan kemarahannya dan meminta pihak berwenang:
“Segera proses hukum dan tindak lanjuti secara adil, transparan, dan tegas terhadap siapapun yang terbukti bersalah — tanpa pandang asal negara. Kepada kepolisian, segera bertindak tegas.
Jangan kasih ampun siapapun yang terlibat — masukkan ke penjara, biar tahu rasa!”
Termasuk pula berbagai isu yang memanaskan konten dengan informasi menyesatkan dari kelompok yang sakit hati.
Masyarakat Indonesia bersatu mendukung Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI dan tidak terpecah oleh cara-cara para pelaku perusak moral bangsa.
Bersambung ke Edisi berikutnya. Penulis: Arfendy
Tinggalkan Balasan